"How do you think about the General Election this year?"

Upcoming election system still performed with open proportional system. Participants political party or coalition of political parties. Open proportional system will adopt many of the electoral Act.

Indeed, the proportional electoral system is what is considered the most suitable to be applied in Indonesia. However, the system was modified with the positive side district system. Thus, the term was "Proportional Plus or Open Systems".

In practice, a proportional system which has been applied dung containing some fundamental flaws. For example, the propor tional system, a member of the House of the people do not have to be known. In this system, members of the House are not directly elected by the people but appointed party. As a result, representatives haunted by the specter of a recall. However, behind the weakness, the system is still downloading wheat surplus value. The plus side, smaller parties can get chairs.

Instead, the district system, members of the House could have ignored the leadership of the party without having to worry removed from the body legislature. However, this system also has disadvantages: smaller parties the acquisition of a little voice would not get a seat in the House.

Well, the electoral system began transparent, open and democratic is the one who started to be developed in Indonesia, in accordance with the spirit of reform initiated approximately 10 years ago.

Meaning:

Sistem pemilihan umum mendatang tetap dilakukan dengan sistem proporsional terbuka. Pesertanya partai politik atau gabungan partai politik. Sistem proporsional terbuka akan banyak mengadopsi dari Undang-undang pemilihan umum.

Memang, sistem pemilu proporsional inilah yang dianggap paling cocok untuk diterapkan di Indonesia. Hanya saja, sistem itu dimodifikasi dengan segi positifnya sistem distrik. Maka, istilahnya pun "Sistem Proporsional Plus atau Terbuka".

Dalam praktek, sistem proporsional yang selama ini diterapkan mengan dung beberapa kelemahan mendasar. Misalnya, dengan sistem propor sional, seorang anggota DPR tidak harus dikenal rakyat. Dalam sistem ini, anggota DPR tidak langsung dipilih rakyat melainkan ditunjuk partainya. Akibatnya, wakil rakyat dihantui momok recall . Namun, di balik kelemahan itu, sistem tersebut masih men gandung nilai lebih. Sisi positifnya, partai kecil pun bisa kebagian kursi.

Sebaliknya, dalam sistem distrik, anggota DPR bisa saja tak menggubris pimpinan partainya tanpa harus khawatir dicopot dari badan legislatif. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan: partai-partai kecil yang perolehan suaranya sedikit tak bakal mendapat kursi di DPR.

Nah, sistem pemilu yang mulai transparan, terbuka dan demokratis ini lah yang mulai dikembangkan di Indonesia, sesuai dengan semangat reformasi yang digulirkan kurang lebih 10 tahun yang lalu.