Nindy Kusuma Ekasari: Desember 2013

Nama Dosen : Danang Wijayanto

Mata Kuliah : Bahasa Indonesia 2

Tugas Softskill

Perpajakan

Disusun Oleh:

Nama: Nindy Kusuma Ekasari

NPM : 25211182

Kelas : 3EB26

Universitas Gunadarma

2013/2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kata Pengantar

Terlebih dahulu perkenankanlah kami mengucapkan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karuniaNyalah kami dapat menyelesaikan tulisan. Kami menyusun tulisan ini dengan tujuan untuk mengembangkan kreativitas dan aktivitas dalam kehidupan sehari – hari.

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tulisan, salah satu sarana penting diperlukan adalah tersedianya tulisan sebagai sumber pembelajaran. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami mempersembahkan tulisan ini agar dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Tulisan ini membahas tentang perpajakan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak atas terlaksananya tulisan ini antara lain, Dosen yang mengajar mata kuliah bahasa indonesia 2, dan pihak lain yang terkait sehingga tulisan ini dapat selesai dengan baik.

Harapan kami semoga tulisan ini bermanfaat bagi dosen dan para mahasiswa/mahasiswi. Kendati demikian, kami menyadari bahwa tulisan ini masih belum sempurna, sehingga kritik, koreksi, dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan di kemudian hari senantiasa akan terima dengan tangan terbuka.

Bekasi, Desember 2013

Penyusun

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Isi

A. Pengenalan Pajak

B. KUP (Keterntuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

C. PPh (Pajak Penghasilan)

D. PPh 21

Bab 3 Penutup

Daftar Pustaka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Mendengar kata Pajak, kebanyakan dari kita akan segera terstimulasi untuk mengasumsikannya sebagai suatu beban tambahan yang cukup signifikan di tengah belitan kesulitan ekonomi yang semakin berat dari waktu ke waktu. Hal tersebut, tentu saja sebagian dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pajak itu sendiri. Kesadaran akan pajak memang perlu ditingkatkan, tetapi harus dilakukan dengan cara - cara yang bijaksana sehingga masyarakat tidak menjadi antipati terhadap pajak.

1.2. Perumusan Masalah

1. Apa itu Perpajakan?

2. Apa tujuan Pajak?

3. Apa itu KUP?

4. Apa tujuan KUP?

5. Apa itu PPh 21?

6. Apa tujuan PPh 21?

1.3. Tujuan Masalah

1. Agar mengetahui perpajakan.

2. Agar mengetahui KUP

3. Agar mengetahui PPh 21

1.4. Metode Penulisan

Untuk menyusun makalah ini, saya mempergunakan metode observasi dan
kepustakaan. Saya mengambil data atau sumber di internet, studi pustaka, dan
di buku – buku yang berkaitan dengan penulisan makalah ini.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bab 2

Isi

A. Pengenalan Pajak

- Teori Perpajakan

a. Teori Asuransi

Henrry Purwono (2010:5) menyatakan teori ini berhak memunggut pajak karena
negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepetingan, keselamatan, dan
keamanan jiwa serta harta bendanya.

b. Teori Kepentingan

Henrry Purwini (2010:5) menyatakan teori ini memperhatikan pembagian

beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk yang didasarkan atas

kepentingan setiap orang dalam tugas - tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya),

termasuk perlindungan atas jiwa dan harta bendannya.

c. Teori Asas Gaya Pikul

Henrry Purwono (2010:5) menyatakan teori ini adala asas keadilan,
yaitu beban pajak harus sama beratnya bagi setiap orang berdasarkan
gaya pikul masing - masing.

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Henrry Purwono (2010:5) menyatakan teori ini muncul berdasarkan
paham organishe Staatsleer, sehingga karena sifat negara inilah timbul
hak muthlak negara untuk memunggut pajak.

e. Teori Asas Gaya Beli

Henrry Purwono (2010:5) menyatakan teori ini fungsi pemungutan pajak
jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat dapat disamakan dengan pompa,
yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga - rumah tangga di masyarakat
untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat
dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke

arah tertentu

- Definisi Pajak

Henrry Purwono (Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertainya yang berjudul
"Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong", Universitas Padjadjaran, Bandung, 1964)
menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang
dipungut oleh penguasa berdasarkan norma - norma hukum, guna menutup biaya
produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

- Fungsi Pajak, yakni The Four "R"s

1. Revenue (Penerimaan)

2. Redistribution (Pemerataan)

3. Repricing (Pengaturan Harga)

4. Representation (Legalitas Pemerintah)

- Penggolongan Pajak

1. Berdasarkan Wewenang Pemunggutan

a. Pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh Pemerintah Pusat

Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PPB, Bea Materai

b. Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah

2. Berdasarkan Administration dan Pembebanan

a. Pajak Langsung

> Adminitrasi: Berkohir (surat ketetapan pajak) dan dikenkan secara berkala
(berulang pada waktu tertentu misalnya setiap tahun).

> Ekonomis: beban pajak harus ditanggung sendiri dan
tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: PPh.

b. Pajak Tidak lanngsung

> Administrasi: tanpa berdasar kohir dan
dikenakan hanya bila terjadi hal atau
peristiwa yang dikenakan pajak.

> Ekonomis: beban pajak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: PPN dan PPnBM.

3. Berdasarkan Sasaran

a. Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertam - tama
keadaan pribadi Wajib Pajak.

Contoh: PPh.

b. Pajak Objektif adalah pajak yang memperhatikan pertama - tama pada
objek (benda, peristiwa, perbuatan, atau keadaan)
yang menyebabkan timbulnya kewajiban
membayar pajak.

Contoh: PPN dan PPnBM.

- Undang - Undang Perpajakan

a. Formal

Secara terperinci undang - undang pajak formal memuat:

1. Cara - cara penyelenggaraan negenai penetapan piutang pajak.

2. Pengawasan pmerintah terhadap penyelenggaraannya.

3. Kewajiban dan hak wajib pajak.

4. Kewajibaan dan hak fiskus.

5. Tata cara pemngutan pajak.

b. Material

Secara terperinci undang - undang pajak material memuat:

1. Norma - norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, dan
peristiwa hukum yang dapat dikenakan pajak.

2. Siapa - siapa saja yang harus dikenakan (subjek pajak)

3. Tarif pajak, yaitu berapa besarnya dasar pengenaan pajak.

- Pemungutan Pajak

1. Berdasarkan Sistem

a. Official Assesment System

b. Self Assesmen System

c. Withholding Tax System

2. Berdasarkan Asas

a. Asas Domisili adalah pajak dibebankan pada pihak yang tinggal dan
berada diwilayah suatu negara tanpa
memperhatikan sumber atau asal objek pajak
yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak.

b. Asas Sumber adalah pembebanan pajak oleh negara hanya terhadap
objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah
teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan adalah stastus kewarganegaraan seseorang menentukan
pembebanan pajak terhadapnya.

3. Berdasarkan Cara

a. Stesel Rill atau Nyata adalah cara pengenaan pajak yang didasarkan pada
objek yang sesungguhnya yang benar - benar
ada dan dapat ditunjuk.

b. Stesel Fiktif adalah cara pengenaan pajak yang didasarkan pada
suatu anggapan yang dilegalkan oleh undang - undang.

c. Stesel Campuran adalah gabungan dari dua stesel yang ada yaitu stesel rill dan stesel fiktif.

4. Berdasarkan Syarat

a. Syarat Keadilan

b. Syarat Yuridis

c. Syarat Ekonomis

d. Syarat Finansial

e. Syarat Sederhana

- Tarif

a. Tarif Proposional

b. Tarif Progresif adalah kenaikan presentase tarifnya semakin besar.

c. Tarif Degresif adalah kenaikan presentase tarifnya semakin kecil.

d. Tarif Tetap adalah kenaikan presentase tarifnya tetap.

B. KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)

- Sejarah

Undang - undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
yang dilandasi falsafah pancasila dan UUD 1945, didalamnya teruang ketentuan
yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban
perpajakan sebagai kewajiban negara.

- Istilah - istilah dalam buku "Dasar - Dasar Perpajakan dan akuntansi pajak" menyatakan bahwa:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang - undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya
kemakmuran rakyat.

2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak,
dan pemunggutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.

3. Badan adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha.

5. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak
dan penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak
berdasarkan Undang - undang Pajak Pertambahan Nilai

6. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung,
menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu
tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang - undang ini.

7. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali wajib pajak menggunakan tahun
buku yang tidak sama dengan tahun kalender

8. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak.

9. Pajak yang Terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suautu saat dalam masa pajak,
dalam tahun pajak atau dalam bagian tshun pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undang perpajakan

10. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak
ditambah dengan pokok pajak yang terutang
dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak
Penghasilan dalam tahun kurang dibayar

11. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan
setelah dikurangi pengembalian pendahuluan
kelebihan pajak atau setelah dikurangi
pajak yang telah dikompensasikan
yang dikurangkan dari pajak yang terutang. 12. Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian

khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak
terkait oleh suatu hubungan kerja.

13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertangung jawab atas pembayar pajak,
termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang perpajakan.

14. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian
surat pemberitahuan dan lampiran - lampirannya termasuk penilaian
tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya

15. Surat Keputusan Pembetulan

16. Surat Keputusan Keberatan

17. Putusan Banding

18. Putusan Gugatan

19. Putusan Peninjauan Kembali

20. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

21. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga

22. Tanggal dikirim

23. Tanggal diterima

- Cara mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

1. Mendaftarkan Diri

2. Kewajiban MElaporkan Kegiatan Usaha

3. Pengertian dan Fungsi NPWP

4. Tempat Pendaftaran dan pelaporan Usaha

5. Prosedur Administrasi dan Syarat Kelengkapan

6. Format NPWP

7. Penerbitan NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan

8. Wajib Pajak Pindah

9. Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

- SPT

Henrry Purwono (2010:32) menyatakan SPT adalah surat yang oleh wajib pajak yang digunakan
untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak atau harta
dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.

> SPT terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. SPT masa adalah Surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak
2. SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak
yang hanya pada Pajak Penghasilan

- Prosedur Pembayaran

1. Tempat Pembayaran

a. Kantor Pos

b. Bank Persepsi

c. Tempat Lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan

2. Jatuh Tempo Pembayaran Pajak

a. Pembayaran Masa
b. Pembayaran Tunai
c. Surat Tagihan Pajak

C. PPh 21 (Pajak Penghasilan 21)

- Subjek Pajak

1. Orang Pribadi

2. Badan

- Bukan Subjek Pajak

1. Kantor Perwakilan Negara Asing

2. Penjabat Perwakilan Diplomatik dan Konsulat atau pejabat - pejabat lain dari negara asing

3. Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

4. Pejabat Perwakilan Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

5. Unit tertentu dari badan pemerintah

- Objek Pajak

1. Imbalan

2. Hadiah dari undiandan penghargaan

3. Laba Usaha

4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

6. Bunga

7. Deviden

8. Sewa

9. Royalti

10. Penerimaan perolehan pembayaran berkala

11. Keuntungan karena pembebasan hutang

12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing

13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

14. Premi asuransi dan reasuransi

15. Iuran yang diterima

16. Tanbahan kekayaan neto

17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah

18. imbalan bunga dalam perpajakan

19. Surplus Bank Indonesia

- Bukan Termasuk Objek Pajak

1. Bantuan sumbangan dan harta hibahan

2. Warisan

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan

modal

4. Imbalan sehubung dengan pekerjaa yang diterima dalam berbentuk natura

5. Pembayran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubung dengan asuransi kesehatan,

kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa.

6. Deviden yang diperoleh PT sebagai WP

7. Iuran diterima atau diperoleh dana pensiun

8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun

9. Bagian laba yang diperoleh dari anggota dari perseroaan komanditer

10. Pnghasilah yang dipeoleh dari perusahaan modal ventura

11. Beasiswa

12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh organisasi nirlaba

13. Bantuan atau satunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada WP

- Istilah - istilah dalam PPh 21dibuku "Dasar - Dasar Perpajakan dan akuntansi pajak"
menyatakan bahwa:

1. Pejabat negara

2. PNS

3. Pegawai

4. Pegawai Tetap

5. Pegwai dengan status wajib pajak luar negeri

6. Tenaga Lepas

7. Penerima Pensiun

8. Penerima Honorarium

9. Penerima Upah

10. Upah Harian

11. Upah Mingguan

12. Upah Borongan

13. Upah Stuan

14. Honorarium

15. Hadiah atau Penghargaan

16. Magang

17. Beasiswa

18. Kegiatan

19. Kegiatan Multilevel Marketing

20. Zakat

- Penghasilan yang dipotong PPh 21 (Objek Pajak PPh 21) dalam buku "Dasar - Dasar Perpajakan
dan akuntansi pajak" menyatakan bahwa:

1. Penghasilan yang diperoleh secara teratur

2. Penghasilan yang diperoleh secara tidak teratur
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan, termasuk uang saku harian atau
mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan, atau pemagangan yang merupakan calon
pegawai.
4. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau jaminan hari Tua, pesangon dan
pembayaran lain yang sejenisnya.
5. Honorarium, uang saku, hadia atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi,
beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubung dengan pekerjaa, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri.

- Penghasilan yang tidak potong oleh PPh 21 dalam buku "Dasar - Dasar Perpajakan dan
akuntansi pajak" menyatakan bahwa:
1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelkaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja
3. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh
pemerintah
4. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan dan penyelenggara Taspen, serta Iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua
(THT) kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
6. Pembayaran Tunjangan Hari Tua dari perusahaan Taspen
7. Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriaannya disahkan oleh Menteri
KeuanganTHT yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara Jamsostek
8. Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai minggua, pemagang, dan pegawai tidak
tetap lainnya yang berupa upah harian, upah minggua, upah borongan, dan upah saku hariaan
9. Penghasilan yang dibayarkan kepada PNS golongan II/d ke bawah, anggota ABRI berpangkat
Pembantu Letnan Satu ke Bawah atau anggota POLRI berpangkat Ajun Inspektur Satu ke bawah
yang dibebankan kepada keuangan Negara/Daerah berupa honorarium, uang sidang, uang hadir,
uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain selain penghasilan berupa gaji kehormatan,
gaji/uang pensiun, dan tunjangan terkait dengan gaji kehormatan
10. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah

- Pemotong PPh 21
1. Pemberi Kerja
2. Bendaharawan Pemerintah
3. Dana Pensiun
4. Yang Membayar
5. Yayasan
6. Yang Membayarkan
7. Penyelenggara Kegiatan

- Saat Terutang Pajak
1. Saat pembayaran penghasilan secara tunai
2. Saat akhir bulan setelah terhutangnya penghasilan tergantung pada peristiwa nama yang terjadi
lebih dahulu

- Pengurang yang diperbolehkan
1. Biaya Jabatan
2. Biaya Pensiun
3. Iuran yang yang dibayar oleh pgawai kapada dana pensiun
4. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
> WP sendiri : Rp. 24.300.000/th atau Rp. 2.025.000/bln
> Status Kawin : Rp 2.025.000/th atau Rp 168.750/bln
> Tanggungan (maks. 3 orang) : Rp 2.025.000/th/org atau Rp 168.750/bln/org

- Tarif Pajak Pasal 17 UU PPh
# > Rp. 50.000.000 : 5%
# Rp 50.000.000 - Rp 250.000.0000 : 15%
# Rp. 250.000.000 - Rp. 500.000.000 : 25%
# < Rp. 500.000.000 : 30%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bab 3

Penutup

A. Kesimpulan

Setiap warga negara harus wajib membayar pajak. Karena semua fasilitas seperti infrastruktur jalan,

dll memakai uang atas pembayaran pajak tersebut kalau tidak membayar pajak semua fasilitas tidak

terpenuhi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daftar Pustaka

Herry Purwono,"Dasar - Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak",Penerbit Erlangga:Jakarta, 2010

Senin, 30 Desember 2013

Perpajakan